Jokowi-Ahok belajarlah pada Program Jamkesko Payakumbuh| Bloggout

Miris memang, mendengar keterangan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat pada tolak sang 7 Rumah Sakit besar pada Jakarta. Alasan penolakan, lantaran tidak ada loka. Lebih miris lagi pasien yang ditolak akhirnya mangkat . Memang hayati dan mati manusia misteri Yang Maha Kuasa, tapi bila tewas pasien ditimbulkan karena nir adanya pertolongan dari pelayan kesehatan, rasa misalnya ditampar muka saya selaku praktisi kesehatan.

Terlepas dari apapun alasannya adalah, aku tidak berani memvonis siapa yang bersalah, tetapi kasus tersebut sebagai pelajaran berharga bagi saya, bahwa pentingnya menyelamatkan nyawa insan tanpa pandang bulu.

Apabila ditelisik lagi, terngiang informasi, bahwa acara Kartu Jakarta Sehat belum berjalan sebagai mana mestinya, ada tunggakan, diduga pemprov Jakarta belum melunaskan klaim Rumah Sakit tempat warga Jakarta berobat. Sehingga Rumah Sakit pelat merah enggan melayani pasien pengguna Kartu Jakarta Sehat.

Logikanya, pertolongan pertama harus dilakukan di IGD, apabila terdapat pasien yang baru masuk harus ditolong dulu, periksa tanda-pertanda vital, cek laboratorium & inspeksi penunjang lainnya, pasang infus dan beri obat-obatan terkait penyakit pasien. Jika nir ada loka rawat inap, maka petugas Rumah Sakit akan menjelaskan, dan dokter pun memberi pilihan pada keluarga pasien, Rumah Sakit mana yg di inginkan buat berobat? Ketika pada rujuk, juga didampingi oleh Perawat dan Supir Ambulance. Ingat, nir eksklusif ditolak.

Saya tidak mengungkapkan Rumah Sakit yg ada di Jakarta buruk pelayanannya, juga tidak mengatakan di Rumah Sakit tempat saya bekerja lebih bagus pelayanannya. Tetapi belum ada istilah pasien pada tolak, tanpa diberikan pertolongan pertama.

Terkait perkara di Jakarta, sepertinya ada hubungan karena-akibat antara manajemen Rumah Sakit dengan Pemprov DKI. Saya pikir komunikasi yang tidak serasi antara pihak Rumah Sakit menggunakan pemprov DKI. Dan, rapikan kelola Kartu Jakarta sehat masih prematur, masih berproses menuju lebih baik, perencanaan dan anggarannya belum matang.

Di Payakumbuh (Sumatera Barat), loka saya mengabdi, Pemko Payakumbuh menggelontorkan dana Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) buat warganya sebanyak 2,352 miliar rupiah (2011). Terpakai selama januari-desember hanya dua,321 miliar rupiah, dana itu dinikmati sang tiga.123 orang rakyat Payakumbuh buat berobat.

Melalui SK Wali Kota Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat Payakumbuh semakin di manjakan, anggaran Jamkesko dinaikan menjadi tiga,78 miliar rupiah. Biasanya, biaya tindakan operasi nir ditanggung. Sejak 2012, warga Payakumbuh yg berobat, baik pada operasi pada RSUD dr Adnaan WD, juga di Rumah Sakit Rujukan RSAM Bukittinggi mendapat jatah aporisma 10 juta rupiah.

Persyaratan buat menerima pelayanan Jamkesko ini, juga terbilang murah, warga relatif membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, yg ditanggung hanya masyarakat Kota Payakumbuh.

Adapun pelayanan yang diberikan/ dijamin Jamkesko menjadi berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
2. Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD. dr Adnaan WD dan Rumah Sakit Ahmad Mucktar (RSAM) Bukittinggi (rawat jalan dan rawat inap kelas III)    apabila pindah kelas tidak berlaku.
3. Pelayanan Kesehatan Rujukan Jiwa RSJ HB. Saanin Padang (rawat jalan dan rawat inap kelas III) apabila pindah kelas tidak berlaku.
4. Pelayanan rawat inap di fasilitas rujukan : ICU, Isolasi, High care, Peritanologi (tempat bayi dirawat). Biaya Pelayanan maksimal di tanggung sebesar Rp. 10.000.000,-

Alur Pelayanan Jamkesko/Dok: Dinkes Kota Payakumbuh

Sepanjang Program Jamkesko ini digulirkan, belum ditemui kendala yang berarti oleh pasien, terutama di tolak sang Rumah Sakit yg ditujuk sang pemko Payakumbuh sebagai mitra acara Jamkesko.

Kembali ke Kartu Jakarta Sehat, Apakah Pemprov DKI menekan MoU menggunakan 7 Rumah Sakit yang menolak itu? Dan, Apakah Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi pada warga DKI, bahwa Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai kawan Kartu Jakarta sehat adalah Rumah Sakit ini, & Rumah Sakit itu menjadi tempat rujukan. Atau, seperti apa alur pelayanan berdasarkan kartu Jakarta Sehat itu? Sebagai akibatnya masyarakat DKI yang berobat nir jadi bulan-bulanan saat berobat.

Kemudian, pelayanan apa saja yang didapat sang warga pemegang Kartu Jakarta Sehat ini? Harus kentara hitam diatas putihnya, supaya warga DKI tidak diberi asa hampa oleh pemimpinnya (Jokowi-Ahok).

Saya pikir Jokowi-Ahok perlu menyebutkan duduk dilema mengenai Kartu Jakarta Sehat ini, indikatornya harus kentara, sasaran yang di capai pun harus konkret, jangan asal bagi-bagi asa pada warga tidak bisa. Kasihan mereka, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Apabila Jokowi-Ahok kesulitan merumuskan mekanisme kerja Kartu Jakarta Sehat. Ayo tiba ke Kota Payakumbuh buat studi banding.

Salam Sehat,

Nurman.