Perawat Komoditas 'Manis' Lembaga Pendidikan Pelatihan dan EO| Bloggout

Kenapa pak Jasmarizal kembali yang dicalonkan oleh 16 DPD yang hadir pada masa itu? Inilah kisah dramatis yang penulis maksud. SementaraPak Jasmarizal tidak ingin lagi dicalonkan, tetapi peserta bersikeras mengusung beliau kembali untuk jadi ketua PPNI Sumbar yang ketiga kalinya. Dan, pak Jas (panggilan sehari-hari) terisak-isak meneteskan air mata di mimbar pidato, untuk tidak lagi mencalonkannya, masa itu ia rekomendasikan pak Sunardi menggantikan dirinya ( Ketua PPNI Sumbar sekarang).

Terkait : Pemilihan Ketua Umum PPNI SUMBAR diringi kekecewaan dan tangisan

Mengapa 16 DPD yang hadir ngotot? Jawabnya lantaran rekam jejak & loyalitas pak Jas terhadap anggota dan organisasi. Sejak tahun 2006 hingga 2010, dia sukses menyelenggarakan pelatihan gratis bagi anggota PPNI, bahkan peserta mendapatkan uang saku. Tetapi, PPNI yg ia urus tidak pernah dirugikan, malahan bisa menabung selama beliau memimpin sebesar 55 juta. Yang sebelumnya kas PPNI minus. Kenapa mampu demikian? Lantaran kepiawaiannya menjalankan roda organisasi dan lobi politik.

Pelatihan gratis tambah uang saku ini, pernah pula penulis rasakan 2 kali selama pak Jas memimpin, yaitu pelatihan PPGD dan Gladi Posko kesehatan, pelatihan tersebut diselenggarakan PPNI kerjasama Dinas Kesehatan Propinsi Sumbar, dan pendanaanya dari Kemenkes. Selaku anak muda jolong dewasa, penulis sangat terkesan dengan kemampuan pak Jas berorganisasi saat itu.

Masuk Era STR

Dewasa ini, Tenaga kesehatan dipusingkan sang Surat Tanda Registrasi, terutama Perawat menjadi tenaga kesehatan terbanyak. STR ini tertuang pada Permenkes RI Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011. Tujuan STR ini lahir merupakan buat mengklaim kompetensi semua energi kesehatan, kecuali dokter, dokter diatur sang UU Kedokteran.

Untuk mendapatkan STR, semenjak lahirnya Permenkes 1796 Tahun 2011 dilakukan pemutihan, karena sebelumnya terdapat SIP (Surat Izin Perawat) yg masih berlaku. Namun, nir bagi mahasiswa keperawatan yang baru tamat, mereka dilakukan uji kompetensi, sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah pada mendapatkan STR. Tanpa STR mereka nir dapat pekerjaan pada pelayanan kesehatan sebagai Perawat Profesional, lantaran STR syarat mutlak yang digariskan peraturan mentri kesehatan.

Bagi yg telah mendapatkan STR, harus mengumpulkan 25 SKP, sebagai kondisi buat memperpanjang STR berikutnya yg berlaku selama 5 tahun. 25 SKP ini sanggup didapatkan melalui aktivitas ilmiah, baik menulis pada jurnal ilmiah, juga melalui pendidikan dan pembinaan berkelanjutan, dan melalui aktivitas bakti sosial warga yg nilai SKP-nya diakui oleh organisasi profesi atau oleh badan yg sudah terakreditasi.

Lahirnya permenkes 1796 Tahun 2011, bukan atas kehendak PPNI, juga bukan dari organisasi profesi lain, tapi dari penyelenggara pemerintah. Sebenarnya, sejak lahirnya Undang-undang Keperawatan Tahun 2014, PPNI telah bisa keluar dari aturan Permenkes ini, namun turunan dari UU Keperawatan agar dibentuknya Konsil Keperawatan belum jua terealisasi, hal ini sedang diperjuangkan oleh pengurus PPNI pusat. Tujuan Konsil Keperawatan adalah  agar STR ini dikelola oleh Konsil Keperawatan bukan MTKI ( Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia), sebagaimana dokter, penerbitan STR-nya diatur oleh Konsil Kedokteran.

Era STR, Peluang 'Manis' Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi & Event Organizer

Bak cendawan tumbuh subur selesainya hujan, demikian jua hadirnya lembaga pelatihan & event organizer pasca lahirnya Permenkes 1796 Tahun 2011. Sebab permintaan meningkat. Mengikuti pendidikan & training merupakan cara mudah mendapatkan nilai SKP, peserta cukup datang, isi absen, ikuti proses, & dapatkan sertifikat yang bernilai 1 hingga dua SKP.

Namun kendalanya berat diongkos, lantaran aturan ekonomi berlaku, " apa apabila permintaan pasar tinggi, maka harga pun melonjak naik." Pelaku usaha pendidikan & training ini jua insan kesehatan, khusus Perawat, yah Perawat pula pebisnisnya.

Bagi Perawat yang PNS, untuk mendapatkan 25 SKP selama 5 tahun, rasanya tidak terlalu berat, bahkan mereka bisa dapat melebihi itu. Terkait adanya, support dana dari instansi dan pemerintah daerah tempat ia bekerja. Namun, bagaimana dengan Perawat yang bekerja di klinik kecil atau Perawat suka rela di Puskesmas atau Perawat yang berstatus honorer di Rumah Sakit negri ?

Tentunya akan terasa berat memenuhi kuota SKP ini. Sementara buat memperpanjang STR adalah kewajiban pribadi, bukan kewajiban instansi tempat mereka bekerja. Satu-satunya yang mampu memudahkan mereka merupakan organisasi profesi, bilamana beliau terdaftar sebagai anggota PPNI.

Di banyak sekali kota/ kabupaten di Indonesia pengurus PPNI tak jarang mengadakan seminar atau workshop, tujuannya merupakan memudahkan anggota mendapatkan SKP sebagai syarat memperpanjang STR. Dua kemungkinan bisa terjadi, pengurus PPNI sanggup memanfaatkan situasi ini buat kepentingan langsung & kemungkinan kedua menyelenggarakan kegiatan ilmiah demi profesi, misalnya halnya yg pernah dilakukan pak Jasmarizal, memudahkan anggota menerima training perdeo.

Dewasa ini, pantauan penulis, pelatihan gratis ini sangat sulit diwujudkan PPNI, karena tidak berminatnya sponsor jika aktivitas pembinaan yang diselenggarakan PPNI, karena tidak menguntungkan bagi produk sponsor. Beda dengan yang diselenggarakan organisasi perawat spesifik, seperti IPAI atau HIPKABI contohnya, sponsor yang tiba memberikan aktivitas ilmiah pada mereka.

Melihat kondisi ini, penulis prihatin pada sejawat yang sulit mengikuti pendidikan dan pelatihan murah. Sebagaimana yang pernah penulis posting juga di medianers. Penulis merindukan sosok Jasmarizal lahir di era STR ini, yang mampu berbuat pada profesi tanpa digadang-gadang atau di puja-puji di media sosial.

Masih terjadi pro dan kontra, bahwa forum pendidikan & pembinaan harus dihargai mahal, menjadi bentuk memberi penghargaan kepada narasumber karena ilmu yang beliau miliki. Padahal apabila, cara berpikirnya pada pulang, kapan orang-orang berpendidikan dan mempunyai nilai tinggi ini menghargai sejawatnya, juniornya yg tertatih-tatih ingin maju dan mendapatkan penghidupan layak pada kesehatan. Sudah biaya kuliahnya mahal, ditambah lagi masalah STR.

Pengurus PPNI dimanapun berada, sebagai leading sektor di dunia Keperawatan,penulis minta dengan kerendahan hati, selenggarakanlah pendidikan dan pelatihan murah bagi Perawat, meskipun tidak bisa menyelenggarakannya secara gratis, karena kurangnya minat sponsor mendanai.

Kemudian, lembaga pendidikan dan pelatihan serta EO yang hanya meraup keuntungan semata, segera warning dan pertanyakan akreditasi lembaga atau EO mereka demi kemajuan bersama. Jangan biarkan mereka menangguk di air keruh, menjadikan Perawat Komoditas 'manis' untuk mempertebal saku mereka. Sekian. (AntonWijaya)