WHAT'S NEW?
Loading...

PPNI Butuh Pemimpin Negosiator| Bloggout

Medianers ~ Musyawarah Nasional (Munas), Persatuan Perawat Nasional Indonesia, (PPNI) akan berlangsung di Bali tahun 2020 mendatang.  Jelang hari 'H' suasana 'panas' mulai terasa di media sosial. Kampanye negatif tak terelakan, juga pencitraan bermunculan di beranda grup media sosial.

Segelintir anggota kelompok mencuatkan beberapa nama, dengan menggelar polling mini -kecilan. Ada beberapa tokoh cukup dikenal dan terkenal, termasuk incumbent jua dalam bulat polling. Meski hal itu dilakukan secara amatiran, setidaknya sudah memberi citra tentang siapa yang bakal maju mencalonkan diri nantinya.

Dewasa ini, mengurus PPNI bukanlah masalah gampang. Banyak masalah yg sedang dihadapi. Terutama tentang kesejahteraan anggota. Masih poly digaji pada bawah UMR, bahkan tidak menerima gaji. Sementara anggota butuh dana buat selalu mengupgrade ilmu buat mendapatkan atau perpanjangan STR. Tanpa STR, artinya sama saja berhenti jadi perawat pada pelayanan kesehatan.

Munas-PPNI-Bali
Ilustrasi sang Canva

Amanah Undang- Undang Keperawatan jua dipercaya masih belum tuntas. Yakni Konsil Keperawatan sampai saat ini belum terbentuk. Termasuk bergaining PPNI dipercaya masih 'lemah' ketika anggota butuh donasi mengatasi konflik atau kasus di lapangan. Dan, masih poly 'PR' tertumpu dipundak calon penerus kepala umum PPNI nantinya.

Untuk menjawab itu, PPNI membutuhkan pemimpin negosiator dan independen, yang bisa mengkomunikasikan kepentingan organisasi menggunakan pembuat kebijakan, (eksekutif dan legislatif). Idealnya, negosiator adalah orang yg lincah bernegosiasi. Memahami keluhan anggota, dan sanggup bersuara pada pemerintah dan ke dpr demi mencapai tujuan.

Apa bila calon ketum PPNI berada dalam sistim eksekutif atau legislatif, maka kemungkinan kepentingan satu dengan lainnya akan berbenturan, dalam rangka mengambil kebijakan. Bisa saja kepentingan organisasi terabaikan. Potensi berbenturan dengan kepentingan lembaga yang sedang ia naungi sangat mungkin terjadi.  Lalu, bagaimana calon ketum akan bersuara atau memperjuangkan nasib anggota?

Pendapat penulis, calon ketum PPNI priode tahun (2021-2025) yang perlu didukung merupakan, seseorang yg mampu bernegosiasi & mempunyai jiwa independen, tidak terikat oleh pemerintah. Namun, seorang yang mampu menjembatani kepentingan organisasi menggunakan pemerintah, dan wakil masyarakat. Agar roda organisasi berjalan alami sebagaimana mestinya. (Nurman)

Baca juga : Kaderisasi Kepemimpinan Ditubuh PPNI

0 comments:

Post a Comment

close
Banner iklan disini